BOGOR — Aktivitas galian tambang yang diduga belum memenuhi seluruh ketentuan perizinan di wilayah Bogor menjadi sorotan masyarakat. Aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait didesak tidak sekadar melakukan pengecekan administratif, tetapi membongkar secara menyeluruh status legalitas, dokumen lingkungan, hingga kesesuaian kegiatan di lapangan.
Publik mempertanyakan apakah aktivitas pertambangan tersebut benar-benar telah mengantongi seluruh perizinan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan juga dinilai perlu mencakup dokumen lingkungan, dokumen teknis pertambangan, lokasi kegiatan, luas area yang digali, hingga kesesuaian antara kegiatan di lapangan dengan dokumen perizinan yang dimiliki.
Pasalnya, kepemilikan dokumen administratif semata tidak cukup apabila pelaksanaan kegiatan di lapangan diduga menyimpang dari ketentuan teknis maupun lingkungan.
Sorotan masyarakat semakin menguat terhadap potensi dampak aktivitas galian, mulai dari perubahan kontur lahan, debu, kerusakan akses jalan, hingga kemungkinan terganggunya aktivitas warga di sekitar lokasi.
Selain legalitas, kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan juga dinilai harus menjadi bagian penting dalam pemeriksaan. Aparat dan instansi berwenang diminta memastikan adanya kewajiban pengelolaan serta pemulihan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara hukum, kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia diatur antara lain melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sementara aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Masyarakat meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan resmi menemukan adanya pelanggaran.
Namun, dugaan aktivitas ilegal tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang sah. Status legal atau ilegal suatu kegiatan pertambangan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.
Karena itu, publik mendesak agar legalitas pertambangan, perizinan berusaha, dokumen lingkungan, dokumen teknis, serta kewajiban reklamasi diperiksa secara transparan dan terukur.
Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila seluruh perizinan dinyatakan lengkap dan kegiatan terbukti sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT BLM maupun pihak yang disebut Ko Mingguan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan status perizinan dan aktivitas pertambangan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak PT BLM, Ko Mingguan, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status legalitas, dokumen lingkungan, serta aktivitas pertambangan dimaksud.
Pemberitaan ini merupakan informasi berdasarkan dugaan dan aspirasi masyarakat. Kebenaran mengenai status legalitas kegiatan sepenuhnya perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi oleh instansi yang berwenang.
